Indonesia 2016: Banyak Masalah, Banyak Kesempatan!

Indonesia 2016: Banyak Masalah, Banyak Kesempatan!
Kira-kira setahun yang lalu, pagi-pagi sekali penulis ditelepon oleh seorang teman kuliah yang saat ini sukses dalam bidang kuliner a.k.a rumah makan Padang. Masih jam empat pagi kayaknya dulu.
 
“Hei bangun lah bro, mau nawarin nih buat iseng-iseng”
 
“Nawarin apa lo pagi buta begini, jangan aneh-aneh”
 
“Serius, lo suka foto kan? Nah kebetulan minggu depan gue mau buka cabang rumah makan padang di Thailand nih, lo foto ya”
 
Amboi kawan, buka cabang rumah makan di luar negeri! Tapi, lagi-lagi ini soal mimpi.
 
“Ini mimpi gue, gue gak tinggal di Thailand lalu buka restoran disana, gue buka cabang!”
 
Penulis justru kurang tertarik pada tawaran memotretnya, tapi jauh lebih tertarik kepada lika-likunya dan informasi yang dia dapat sehingga bisa masuk ke pasar luar negeri. 
 
Hingga akhirnya siang itu penulis sempatkan menuju kantornya untuk bertemu langsung. Ya teman penulis adalah orang kantoran tapi juga punya RM Padang peninggalan keluarga.

Jago Kandang

Dia bercerita tentang seluk beluk dan kesulitan yang dihadapi, dari mulai merubah rasa rendang yang katanya terlalu pedas, mengencerkan kuah gulai hingga pelarangan otak sapi karena dianggap berbahaya buat kesehatan. 
 
Bagaimana dengan regulasi? Regulasi menurutnya tidak seribet yang dibayangkan, yang penting kita sudah terdaftar di BPOM dan juga mengikuti serangkaian test dan juga pelatihan dari balai pelatihan makanan internasional.
 
Oh, ternyata tidak terlalu sulit? Ya karena tahun 2015 adalah tahun MEA, menurutnya dari 2014 sebetulnya MEA sudah diberlakukan dengan nama AFTA, hanya kita yang tidak pernah disosialisasi. 
 
Negara lain bukan cuma bersiap, tapi sudah melakukan. Salah satunya dengan mempermudah beragam regulasi dan bekerja sama dengan balai internasional untuk sertifikasi.
 
Melihat teman penulis yang bahkan sudah membaca kesempatan di dalam perdagangan bebas sejak 2014 itu, penulis jadi bertanya-tanya. Indonesia yang lain bagaimana?
 
Menurut teman penulis tadi, kendala kita ada dua: Kemauan dan bahasa. Indonesia, tidak bisa dipungkiri adalah negara dengan jargon “Jago Kandang”. Kita terlalu suka yang namanya leyeh-leyeh, mojok sambil ngopi, ngudut apalagi ditambah ngeblog dan bikin tulisan..Waduhh itu mertua lewat bisa dicuekin.
 
Kita terlalu hapal dengan bait lagu Koes Plus “bukan lautan hanya kolam susu..tiada hujan tiada badai kau temui..”. Nikmat betul kan. Lautan kita adalah lautan surga, kita tidak perlu membuat kapal canggih, kita cukup membuat perahu kecil untuk menjala ikan. 
 
Kita tak perlu berpikir teknologi untuk sekedar menanam benih padi, kopi dan teh. Tinggal cari daerah suhu yang pas, tancep benih, jadi deh.
 
Apalagi berpikir sistem keuangan ala Dinasti Rothschild, kejauhan. Ya sudah, terus maksud penulis apa? 
 
Secara tidak langsung pikiran kita dijebak dalam hegemoni, yang menurut Antonio Gramsci adalah hegemoni persuasi/tanpa paksaan atau diterjemahkan bebas oleh penulis sebagai hegemoni manja.
 
Kita terlalu sering mendengar istilah negeri kita kaya, sumber daya alam yang tidak akan habis sampai anak cucu.
 
Ya betul, tidak akan habis jika yang mengambil hanya bangsa kita sendiri. Kalau semua bangsa yang ambil bagaimana? Ya habis tidak sampai anak cucu. Saatnya kita berhadapan dengan bangsa lain.

Lintas Generasi

1945 kita merdeka, 1965 peralihan orde. 20 tahun kita merdeka belum bisa dibilang ada kemajuan, generasi baby boomers Indonesia masih sibuk urusan agresi militer dan masalah internal.
 
1966-1998, 32 tahun menciptakan generasi X (Gen X) yang bermental birokrat dan priyayi, yang hobinya leyeh-leyeh. Parahnya ditambah dengan mental sogok dan korupsi. 
 
Indonesia yang selama 32 tahun itu membangun pondasi harus menghadapi kenyataan kopi pahit; semerbak di fisik, pahit di mental.
 
1980-2000 adalah masa generasi harapan, generasi Y (Gen Y). Generasi yang dinamis, cepat menyerap informasi dan terbuka. Tapi, Gen Y adalah sosok yang dilahirkan dari Gen X, dimana di negara kita, Gen X memiliki pengaruh wibawa yang luar biasa, setidaknya di prediksi hingga 2020 banyak perusahaan BUMN yang masih di pimpin oleh Gen X.
 
Bersyukurlah Singapura memiliki Lee Kwan Yew, seorang Gen X visioner yang alih-alih memikirkan dirinya, dirinya justru sibuk berpikir Singapura 50 tahun dari sekarang.
 
Jadi kalau Indonesia sibuk menghadapi MEA di tahun 2014, Singapura sudah sibuk 30 tahun lebih dulu, dan MEA bagi mereka bukan hanya ASEAN, tapi DUNIA.
 
Penulis cukup terkejut membaca ulasan Dahlan Iskan yang menyatakan bahwa potensi kita 50 persen lebih besar dari Thailand, hey bos..jangan-jangan you belum bisa move on dari lagu Koes Plus ya?. Apanya yang siap, bukan masalah potensi, tapi kesiapan pada SDM, manusianya. 
 
Berapa persen sih orang Indonesia yang berpikir seperti teman saya diatas tadi? Tidak sampai 5 persen mungkin, atau malah lebih sedikit.

“Kekinian”, apakah produktif?

‘Kekinian’, penulis suka sekali menggunakan kata itu dalam beberapa tulisan. Memang unik, kekinian menonjolkan ‘masa kini banget‘, yang tentu saja di dominasi oleh Gen Y. Citra muda dan enerjik mengalir.
 
Kita banyak melihat postingan makanan dan pakaian kekinian, pola kesehatan, traveling, hobi dan segala macam yang berbau kekinian. Tapi apakah itu tahan lama dan berdaya saing?
 
Sayang sekali belum, fenomena tersebut masih masuk dalam kategori come and go, sesuai tipe Gen Y yang masih mencoba-coba, suka eksperimen, mengadopsi gaya negara luar, foya-foya. Ini sah-sah saja dan memang membuat Indonesia jadi berwarna. Tapi, kok ya sepertinya masih sekedar ikut-ikutan dan remeh-temeh. 
 
Menurut penulis, ada dua ‘kekinian’ saat ini yang produktif. Pertama; Ojek Online, kedua; Online Shop.
 
Mengapa demikian? Tentu saja karena sistem ekonomi kita belum mendayagunakan Gen Y. Industri kreatif kita masih terpatron pada pola-pola lama, buktinya Ojek Online sempat di tentang meskipun akhirnya lolos. Artinya kita belum siap melihat perubahan.
 
Kita masih mengandalkan barang-barang murni tradisional kita untuk dijual keluar, dan lucunya masih mengandalkan gedung SMESCO untuk memajang barang industri kreatif dan UKM.
 
Hmm, boleh sih, tapi ayolah, perlu imajinatif lebih untuk sekedar pemasaran biasa.
 
Coba kita tengok, sudah akhir 2015 tapi hampir tidak ada etalase mentereng di mall-mall yang menjual produk anak negeri, padahal mbak Dian Pelangi sudah terbang keliling dunia memasarkan hijab Indonesia, yang lain? pasti banyak. Jangan-jangan kita minder? Bisa jadi.
 
2016 adalah tahun kesempatan anak negeri untuk menjual produknya di dalam dan diluar negeri. Lalu, dimana Menteri Ekonomi Kreatif? Enggak tahu, coba aja diketok pintunya, siapa tahu kebablasan tidurnya.
 
Lalu DPR yang katanya banyak diwakili artis untuk industri kreatif? Halah nanya mulu, DPR lagi yang ditanya.
 
Eh tapi sebentar deh, penulis rasa perlu DPR kunjungan kerja ke Korsel. Karena disana pola kekinian yang muncul langsung disambut pemerintah dan dewan untuk menggodok undang-undang yang menjadikan ‘kekinian’ tadi langsung jadi hits dan disebar secara sistematis ke seluruh dunia, pemasukan ke negara? So pasti.
 
Boleh KunKer, asal ajak para blogger jadi kerjanya enggak asal-asalan. Ngasal dikit, tulis!.
 
Penulis tentu tidak tahu sistemnya seperti apa, karena penulis bukanlah pelaku melainkan hanya obral tulisan. Tapi penulis akan mendukung 100 persen apabila Nadiem Makarim menjadi Menteri Ekonomi Kreatif atau setidaknya penasehat kementerian. Untuk sektor ini, kita butuh pemimpin dari Gen Y, yang kreatif, imajinatif dan berdaya juang.
 
So, masih ngeributin jatah Menteri dari Parpol? Ke laut aja.

Persaingan Tenaga

Beberapa waktu lalu kita membaca berita ‘serbuan tenaga asing’ masuk ke Indonesia. Apa yang kita lakukan? Kita menghujat, kita mendesak pemerintah dan dewan membuat undang-undang agar membatasi tenaga asing masuk ke negara kita, kalau perlu usir. 
 
Dan sayangnya hujatan di sosial media dilakukan oleh mayoritas Gen Y, Gen yang melek teknologi.
 
Amit-amit jika generasi kita ternyata generasi pecundang yang takut menghadapi asing. Mereka tidak akan membunuh kita kok, mereka tidak bawa senjata. Apa ini buntut trauma dijajah 350 tahun lebih?
 
Lupakan bahwa kita kaya, lupakan leyeh-leyeh. Ya betul kita akan dijajah, kita akan dijajah oleh penjajahan intelektual. Mau tidak mau, karena kaset Koes Plus tidak bisa di rewind lagi, sudah kusut. Zaman berubah, generasi berubah. Kita harus hadapi, bukan dengan kekuatan, tapi dengan intelektual.
 
Curi dengar dari sini, bahwa India sudah melancarkan ‘serangan’ diaspora intelektual. Di 2016, pemerintah India mewajibkan setiap lulusan baru dari tingkat STM hingga sarjana untuk bersertifikat profesional
 
Dengan sertifikat mereka memiliki nilai lebih untuk menjadi tenaga kerja profesional di luar negeri. Jika terkendala biaya maka pemerintah akan memfasilitasi. Dan mereka sangat fokus.
 
Penulis tertarik dengan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid yang mewajibkan TKI harus mendapat pelatihan dan bersertifikat. Dan memang sudah ada kemajuan. 
 
Gaji perawat asal Indonesia di negara penulis bekerja bisa 2000 USD per bulan, gaji pelayan di mall 1000 USD per bulan, apalagi yang bersertifikat teknisi, TKI kita bisa dapat lebih dari 2000 USD per bulan. Bangga jika taraf hidupnya meningkat.
 
Masalahnya, jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah umur produktif di Indonesia, baru 5 persennya tenaga kerja kita di dalam dan diluar negeri yang bersertifikat. Jadi jangan heran kalau negara lain merasa lebih baik memakai tenaga kerja dari negaranya sendiri ketimbang pakai tenaga kerja kita untuk bangun proyek di Indonesia.
 
Ngomong yo gampang cak!..
 
Ada kok contohnya, para pekerja konstruksi di Cilegon, Banten yang ramai-ramai ambil sertifikasi welder ketika banyak proyek migas dan infrastruktur disana. Ada yang biaya sendiri dengan menabung, ada yang meminta bantuan tokoh warga dan lain-lain.
 
Jadi nanti ketika banyak pekerja negara asia lain datang, mereka bisa tetap survive bahkan mungkin mengusir mereka tanpa perlu undang-undang yang ribet.
 
Serikat Buruh? ah sudahlah..stay productive!. Omong-omong, sudah pernah baca tentang Elba Esther Gordillo Morales? Nah perlu dibaca dulu catatan dari Dahlan Iskan disini atau di Wiki sini. Jangan sampai serikat buruh menjadi seperti itu.
 
So, tergantung pemerintah akan melakukan aksi apa ke arah sana.
Welcome 2016!! Ini kesempatan kita, bukan ancaman. Kesempatan kita bukan di dalam Asean saja tapi Dunia. 
 
Jangan terbayang kita hanya menghadapi Malaysia, Laos, Kamboja dan Vietnam. Hellooo…memangnya Piala Tiger.
 
Di depan tak sesederhana tulisan ini, banyak masalah, banyak juga kesempatan.
 
 

Beberapa sumber data:

Pekerja Konstruksi Bersertifikat

TKI Musti Bersertifikat

Liputan 6

Manufacturing Hope: Dahlan Iskan

Masyarakat Ekonomi Asean 2015

Kenapa Mundur Pak Djoko? Jangan-jangan..

Kenapa Mundur Pak Djoko? Jangan-jangan..
Setelah memposting tulisan di kompasiana berkategori Jakarta, penulis kembali membuka kembali situs berita Indonesia di Internet dan membaca tulisan dahsyat: Dirjen Perhubungan Darat Mengundurkan Diri.
 
Wow, kok lebay? Maaf bukannya sok lebay, tapi berita ini memang ‘lebay’. Lebay dikarenakan kok ada pejabat di Indonesia yang mau mengundurkan diri, ini dahsyat. Apalagi di berita tersebut jelas ditulis Pak Dirjen mengundurkan karena gagal mengurusi macet. Luar biasa.
 
Dari kata-kata mundur saja, ini sudah terlihat mempesona, tak peduli dia seorang dirjen ataukah seorang petugas palang pintu kereta api. Mundur adalah kalimat sakti, sakral sehingga seseorang harus di paksa, di caci maki atau bahkan menggelar demonstrasi massive hingga terjadi chaos untuk sekedar lengser.
 
Ditambah lagi alasan mundur pak Dirjen karena gagal melaksanakan tugas a.k.a Jalanan Macet. Jelas disini pak Dirjen memposisikan diri sebagai orang yang PALING bertanggung jawab terhadap gagalnya tugas melancarkan lalu lintas Jakarta hingga pelosok daerah.

Root Cause Analysis untuk mengurai penyakit

Macet? kami yang sedang leha-leha sambil ngopi itu jadi bertanya-tanya. Macet itu bukan masalah, macet itu penyakit. Coba kita bedah penyakit ini dengan Root Cause AnalysisRoot atau akar masalah terbagi menjadi tiga; Pertama, penyakit dari masyarakatnya sendiri yang hobi latah. 
 
Untuk mencerna, silahkan baca artikel penulis sebelumnya tentang Fenomena “Long Weekend” . Kedua, penyakit abadi jalur pantura, baik tol maupun jalan biasa. Ketiga, penyakit Kepolisian yang setia dengan jargon ‘jagoan muncul belakangan’.
 
Jadi, agak membingungkan alasan mundurnya pak Dirjen. Tapi, mari kita lanjut kepada detail masalah dan penanggung jawab. Dari pengamatan, penyebab terbagi menjadi tiga, yaitu;
 
Pertama, dari sisi perbaikan jalan biasa dan juga pembangunan tol. Disini, yang disoroti adalah progressnya, dan progress adalah tanggung jawab penuh DPU sebagai pelaksana proyek. Namun alasan DPU bisa diterima logika, jalur tersebut sedianya diperuntukkan sebagai target lebaran 2016, bukan untuk long weekend ini.
 
Sudah bukan rahasia lagi proyek-proyek ini dijadikan lumbung proyek pemerintah, entah daerah entah pusat. Tapi yang namanya proyek pun ada tujuannya, ada jangka waktunya. Dan sekali lagi, jangka waktunya bukan untuk menyambut long weekend, tapi untuk hal yang lebih massive: Lebaran.
 
Kedua, antrian parah yang terdeteksi selain dari buntut perbaikan jalan adalah pada pintu tol, siapa yang bertanggung jawab soal tol? tentunya penyelenggara per-tol-an Indonesia, Jasa Marga.
 
Ketiga, dari sisi pengaturan jalan raya, ini adalah wilayah Korlantas dibawah naungan Kepolisian, termasuk juga melarang Truk melintas di Tol Dalam Kota. Dan penulis cukup yakin pasti sudah ada koordinasi dari Direktorat Perhubungan dengan Korlantas karena kemacetan sudah terdeteksi sejak malam Kamis.
 
Ini berdasarkan pengalaman penulis, ketika mudik dan menghadapi macet panjang, penulis segera menghubungi nomor kepolisian daerah setempat yang dengan mudah diakses di google.
 
Bayangkan jika sekian ratus orang yang terjebak macet, masa iya tidak ada satupun yang menelpon ke kepolisian daerah.

Koordinasi, bukan Eksekusi

Dari ketiga detail masalah tersebut, tugas Dinas Perhubungan adalah koordinasi, alih-alih eksekusi. Tolong dibedakan ketika terjadi pencarian solusi kemacetan ibukota, disitu Dinas Perhubungan mempunyai peran eksekusi untuk pengadaan bus, pembuatan proyek jalan atau perbaikan jadwal dan sistem Kereta Api.
 
Sedangkan action yang dihadapi untuk kemacetan long weekend kemarin adalah koordinasi, tidak ada yang bisa dilakukan seorang Djoko Sasono ketika terjadi kemacetan di titik perbaikan jalan.
 
Apa iya langsung menggunakan ajian Bandung Bondowoso lalu perbaikan jalan jadi dalam satu hari? Atau memaksa bapak-bapak Polisi yang katanya (Katanya lho!) tidak kelihatan ujung topinya di sepanjang jalur pantura untuk segera datang? Atau memaksa membuka semua gerbang tol, memberlakukan contra flow untuk menggantikan peran bapak Polisi tadi?.
 
Tidak ada satupun di media massa dan sosial media yang menuntut seorang Djoko Sasono mundur, bahkan komentar para alay di situs berita pun tidak ada yang menyinggung seorang Dirjen harus mundur. Lalu kenapa?

Politik?

Dalam sebuah proyek, jika proyek tersebut gagal, orang yang pertama di ganti adalah Project Manager, karena dia sebagai kepala tertinggi di sebuah proyek. Nah, apabila dianalogikan lalu lintas Jakarta adalah sebuah proyek dari Departemen Perhubungan dan ternyata proyek tersebut…[ah enggak enak nyebutnya].
 
Hmm, apalagi disini bukan hanya soal darat, tapi juga soal udara dimana maskapai berlogo singa mendapat predikat 10 besar maskapai terburuk di dunia, komplainnya? ampun-ampunan. Belum lagi soal ojek online. Siapa yang seharusnya mundur? Silahkan dijawab.
 
Penulis, sebagaimana para rakyat yang lain yang hobinya bergunjing, berfantasi dan berasumsi di warung kopi. Mulai memiliki ide ngawur bahwa ini mengandung politis, apa alasannya; satu saja. Menyelamatkan muka  Departemen Perhubungan, dalam hal ini Pak Menterinya sendiri.
 
Bukan penulis sinis, ngapain? kenal aja enggak. Cuma, kalau ditelisik kebelakang Pak Menteri ini kan sosok yang memiliki track record brilian, apik dan trengginas. Kita pasti tak akan lupa foto Pak Menteri pada masa jayanya sebagai Dirut PT KAI yang sedang tidur di kereta dan tidak bangun meskipun saat itu difoto menggunakan blits.
 
Dan harus diakui memang Pak Menteri adalah salah satu pilar kekuatan Presiden ketika kampanye dan selalu diunggulkan sebagai Menteri dari jalur professional yang memang bagus. Memang bagus, dan memang terlihat bahwa Menteri ini mau bekerja, tapi sang nasib bercerita lain saat ini. 
 
Kalau rajin membaca kompasiana, dimana Pak Menteri, Pak Presiden dan Bu Menteri selalu jadi trending topik bahasan yang mencapai nilai tertinggi, penulis berpendapat pasti Pak Presiden suka baca kompasiana juga sampai ada undangan kompasianers makan di Istana. 
 
Plus, melihat kharisma dan sepak terjangnya, akan teramat sayang untuk seorang Presiden menggeser posisinya.
 
Pak Menteri terlalu emas, apalagi ketika kasus larangan ojek online dimana Pak Menteri cukup cantik menjadi playmaker, memberi umpan ke Presiden, Presiden mendengar riuh rakyat dan sekali tendang..Gol! ke gawang para perusahaan raksasa transportasi yang omzetnya menurun. Presiden pun di elukan meskipun Pak Menteri dapatnya agak pahit juga.
 
So, meskipun sering dimarahi akibat blunder ataupun pernyataannya di media, kok rasanya masih bisa dimaafkan, Pak Menteri masih jauh lebih baik daripada para pengguna rumah rakyat di Senayan. Dimaafkan, asalkan nama DEPHUB membaik, dan untuk ‘membaik’ diperlukan seorang pahlawan. Pahlawan yang rela berkorban.
 
Sayangnya, netizen sudah teramat kritis. Bukan DEPHUB ternyata yang dapat nama, tapi pak Ex-Dirjen sendiri yang mendapat predikat bintang lima ala rakyat.
 
Tapi toh, andaikan tetap di reshuffle, Pak Menteri masih bisa pergi dengan kepala sedikit tegak..Ah, semoga bukan pahlawan kesiangan.

Dimuat di Kompasiana, disini